20 January 2017

Klarifikasi Dana Hibah, Sylviana Murni; Jokowi Tandatangani Dana Hibah Kwarda Pramuka

KLARIFIKASI DANA HIBAH PRAMUKA 2015

1. Klarifikasi atas surat Bareskrim Dit TPK no. B/PK-86/l/2017 tgl 18 Jan 2017 ttg Permintaan Keterangan dan Dokumen bahwa penyelidikan Pengelolaan Dana Bansos Pemprov DKI Jakarta *SEHARUSNYA* Dana *HIBAH*

2. Hal tsb berdsarkan Kep Gub no 235 Tahun 2014 ttg Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Prov DKI Jakarta masa bhakti  2013-2018 tgl 14 Feb 2014, di ttd Gub DKI Jakarta, Bpk.Joko Widodo, dalam diktum kedua nya tertulis Biaya Operasional Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Prov DKI Jakarta dibebankan kpd APBD melalui belanja HIBAH

3. Tentang penggunaan Belanja HIBAH sesuai dengan proposal yang diajukan, ada kegiatan yang tidak dilaksanakan dan dananya telah dikembalikan ke Kasda DKI JKT.

4. Pengembalian Dana Hibah yang telah disetorkan ke Kas Daerah adalah sebagai berikut :                                                                 - 2014 sebesar 35 juta                                         - 2015 sebesar 801 juta

5. Telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Armandias dengan nomor laporan no.192/GA/ARD/PM/RDM/VI/15 pada tanggal 22 Juni 2015 dengan hasil *Pendapat WAJAR*

6. Saat ini saya sedang non-aktif sebagai Ketua KWARDA DKI JAKARTA sampai dengan PilGub DKI JAKARTA 2017

7. Sebagai Warga Negara yang baik, kami selalu SIAP mengikuti prosedur yang ada, selebihnya Hasbunallah Wani'mal Wakil Ni'mal Maulaa Wa Ni'mal Nasiir, Laa Hawla Walaa Quwwata Illaa Billaahil 'Aliyyil 'Adzhim.

Terima kasih.
Sylviana Murni

Heboh Video Tito Karnavian: Habib Rizieq dan FPI adalah ormas yang sangat toleran kepada Agama Lain

Heboh beredar Video dari Irjen. Pol. Drs. Tito Karnavian MA. Mp,D yang waktu beredarnya Video ini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Dalam sambutan pembuka Tito menyebutkan bahwa Habib Rizieq Imam Besar FPI adalah sahabat beliau karena sudah lama saling kenal.

Menurut Tito hal yang menarik, acara itu dilaksanakan oleh FPI dan di Markas FPI. Dalam Acara dengan tema "Dialog Lintas Agama" itu Tito menyebutkan bahwa acara tersebut jelas akan Melepaskan stigma yang dilabeli Media Massa dan kemudian mempengaruhi Opini publik. FPI adalah Organisasi Massa yang radikal, militan, identik dengan kekerasan dan sebagainya. Intoleran!

Tetapi dalam kenyataannya, saya paham, kalo saya paham karena saya udah lama dengan teman-teman FPI dan banyak bergaul termasuk berdiskusi banyak sekali dengan Imam besar, paham pemikiran beliau. Beliau sangat toleran sebetulnya dan itu mewarnai FPI. FPI adalah Ormas Islam yang sangat toleran kepada Agama lain. Demikian Tito.

Berikut Video yang Viral di Social Media tersebut:


19 January 2017

Berburu "Penghina" yang Mencorat-coret Bendera Merah Putih

Bendera Merah Putih adalah Bendera Negara Republik Indonesia. Tentang Bendera Negara ini diatur dalam UUD 45 pasal 35, UU No. 24 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 40 /1958. Dalam UU No. 24 tahun 2009 sendiri dijelaskan

Pasal 24 b atau c atau d atau 3 jo Pasal 67
Setiap orang dilarang: (b) memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial; (c) mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; (d) mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan (e) memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

Terjadinya "Penghinaan" Bendera Negara oleh masa FPI tampaknya dinilai bukan hal sepele bagi Kapolri. "Jiwa Nasionalis" Kapolri kita seakan bangkit sebagai salah satu putra bangsa. Begitu pula para pembenci FPI. Mereka seketika menggonggong dengan kerasnya, meminta proses hukum bagi si "penghina" Bendera Negara.

Begini penampakan Bendera Negara yang ditengarai dihina dengan melakukan CORETAN kalimat Tauhid. Apakah anda akan juga merasa bangkit amarah?



Sangat wajar jika anda terutama yang memang sedari awal tidak suka FPI juga turut merasa prihatin, bahkan bilapun ikut menggonggong keras.

Nah, mumpung rasa Nasionalisme Kapolri sedang ON FIRE bagaimana kalo sekalian lakukan tindakan dengan peristiwa "Penghinaan" serupa? Bahkan sebagian sudah diteriakan dengan segala cara, seperti pembakaran Bendera Negara oleh Organisasi Papua Merdeka? Berikut penampakannya;

WOW... 😱

Ternyata, FPI tidak sendiri dan bukan hanya di Papua. Bahkan Bendera Negara juga dicoret dalam Pagelaran dan lenggak lenggok panggung hiburan.

Kita sambut... JKT48 👏👏👏


Termasuk Komunitas Penggemar melakukan hal yang sama, mereka RIBUAN loh pak jumlahnya. Mau ditangkap semua? 😎





Ini juga...


Udah cukup terkumpul dan dicatat pak Tito? Lalu bagaimana dengan yang ini? Pendukung salah satu Paslon Gubernur DKI bahkan menari-nari dengan "Penghinaan" Bendera Negara di depan mata kepala aparat...







Wah, ternyata keterlaluan ya mereka pak Tito! Bendera dicoret-coret... 😭

Etapi, tunggu dulu...


Waduh! Ada Aburizal Bakrie, ada Hatta Rajasa, ada Prabowo Subiakto, ada Suryadharma Ali. 😍

Pening sepertinya kalo begini, baiklah pak Kapolri kita nikmati dulu Music Mettalica Berikut ini. Nyantai aja pak...

video
Kabarnya di Konser ini juga dihadiri Pak Jokowi loh, benarkah pak? Itu tanggung jawab bapak loh, bukan saya. Seperti pak Tito pernah bilang;

"POLISI BISA SELIDIKI DUGAAN PENGHINAAN BENDERA TANPA LAPORAN MASYARAKAT"

Jika bapak Kapolri sigap terhadap FPI, harus sigap juga dengan kejadian yang sama Pak. jangan sampai nanti prasangka banyak orang kalo Kepolisian sedang mengincar FPI untuk dikriminalisasi kan semakin menjadi... 😉

18 January 2017

2 Teknik yang Dipakai untuk Membungkam Akun Kontra Pemerintah hingga #TwitterIDNotSafe

Selama ini kita mengira teknik Hacking digunakan untuk membungkam akun-akun kontra pemerintah. Mungkinkah? Dengan bertubi-tubinya kejadian? Sedangkan teknik hacking untuk membobol satu akun saja sudah sangat sulit dilakukan. Maka inilah yang sebenarnya terjadi;

1. Logikanya keamanan @Twitter pasti bagus. Keamanan terhadap privacy dan gangguan Hacker pasti sulit #TwitterIDNotSafe

2. Jikapun ada celah keamanan yg bocor, sudah pasti bug yg terjadi akan cepat ditangani #TwitterIDNotSafe

3. Maka rasanya tidak mungkin hacker bisa bertubi2 mengerjai akun kontra pemerintah #TwitterIDNotSafe

4. Ada dua cara yg mereka jalankan; suspend dan Kuasai. Ini tentu posisi yg berbeda. Demikian pula cara jg berbeda #TwitterIDNotSafe

5. Untuk akun yg di suspend, bisa mereka lakukan dengan Report masal. Ini tampaknya berlaku utk akun dg Follower kecil #TwitterIDNotSafe

6. Karena akun berfollower dibawah 10rb bisa di RAS masal dgn beberapa Ribu akun #TwitterIDNotSafe

7. Sedang akun dengan Follower besar, apalagi dgn status Verified, rasanya tak akan mempan untuk di RAS #TwitterIDNotSafe

8. Maka lebih tepat untuk dilakukan penguasaan dengan penggunaan hak Otoritas #TwitterIDNotSafe

9. Hacking sendiri rasanya hampir tidak mungkin terjadi, apalagi dgn saat bersamaan di sebuah Jejaring besar spt Twitter #TwitterIDNotSafe

10. Apa mgkn tenaga IT Twitter begitu bodohnya menutup celah keamanan hingga berhari2? #TwitterIDNotSafe

@dapitdong teknik phising gak ngefek via phone mas. Kecil kemungkinan. Guwa prediksi ini data dibocorin #TwitterIDNotSafe
 
11. Maka jika demikian kita memang hampir tak bisa melakukan apa2. Kecuali pasrah jika itu terjadi pada kita #TwitterIDNotSafe 
 
12. Karena @Twitter Sendiri sudah berpasrah di tangan Otoritas #TwitterIDNotSafe 
 
13. Kita hanya perlu rapatkan barisan, buat akun baru, folow kembali teman2 kita #TwitterIDNotSafe 
 
14. Selama perjuangan ini kita luruskan hati, insya Allah... Kemenangan menanti. Allahu Akbar! #TwitterIDNotSafe 
 


Bertubi-tubi akun Kontra Pemerintah di Suspend, Menghilang dan Sebagian di Hack. Benarkah #TwitterIDNotSafe

Sebagai salah satu jejaring sosial yang terbesar, Twitter harusnya mampu menjaga Privasi dan Keamanannya. Kenyataannya, twitter tetap tidak memberi kenyamanan bagi penggunanya berselancar di dunia maya

1. Hallo @TwitterID Ada apa dengan Twitter Indonesia beberapa hari ini? #TwitterIDNotSafe

2. Banyak akun di Suspend, sebagian lagi menghilang tidak jelas secara tiba2, yg lain di kuasai orang lain #TwitterIDNotSafe

3. Adakah @Twitter Dan @TwitterID Punya penjelasan masuk akal akan kejadian beberapa hari terakhir ini? #TwitterIDNotSafe

 4. Yang juga kami pertanyakan adalah akun2 yg terkena masalah adalah akun2 yang besebrangan dgn pemerintah, kenapa? #TwitterIDNotSafe

5. Adakah penjelasan logis? Atau kalian hanya akan menutup mata? #TwitterIDNotSafe

6. Bukankah sebuah jejaring sosial diakui & dipercaya hingga dibanjiri pengguna karena Privasi dan Keamanan nya terjaga? #TwitterIDNotSafe

7. Akankah @Twitter @TwitterID Akan merusak nama besarnya karena ketakutan terhadap sisi keamanan yg lemah? #TwitterIDNotSafe

8. Atau membiarkan kami berprasangka bahwa @Twitter Adalah kepanjangan tangan penguasa? #TwitterIDNotSafe

9. Jika tdk, beri penjelasan lebih masuk akal. Kenapa dengan akun2 yang kalian Suspend dan mudah sekali berpindah tangan #TwitterIDNotSafe

10. Atau naluri kami membenarkan bahwa @Twitter Tidak cukup baik utk jadikan Jejaring Sosial yang netral dan aman #TwitterIDNotSafe

11. Apalagi ditenggarai beberapa akun pro Pemerintah sebagai perwakilan @Twitter Di Indonesia @TwitterID #TwitterIDNotSafe

12. Bila ini terus berlarut dan benar bahwa #TwitterIDNotSafe maka hancurlah Demokrasi yg kalian gadang2 kan #TwitterIDNotSafe

13. Semoga @Twitter Dan @TwitterID Bisa menjelaskan #TwitterIDNotSafe


Bertubi-tubi akun Kontra Pemerintah di Suspend, Menghilang dan Sebagian di Hack. Benarkah #TwitterIDNotSafe Chirpstory by @dapitdong





17 January 2017

Perang Hestek Pendukung dan Kontra FPI, Hestek #RakyatBersamaFPI Berjaya Seharian

Kemarin, tanggal 16 Januari 2017 bertepatan dengan Aksi161 yang dilakukan FPI guna menuntut di copotnya 3 Kapolda yang ditengarai telah melakukan beberapa tindak pidana. 3 Kapolda itu adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Mohammad Iriawan, Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Musyafak.

Ketiga Kapolda tersebut dituntut untuk dicopot sebagai buntut dari kejadian sebelumnya. Kapolda Metro Jaya dianggap melakukan pembiaran terhadap Aksi premanisme yang terjadi pada saat Aksi411. Sementara Kapolda Jawa Barat dianggap sebagai Pembina Ormas GMBI yang melakukan pengeroyokan terhadap FPI pada saat pemeriksaan Habib Rizieq. Dan Kapolda Kalimantan Barat membiarkan aksi saat beberapa Suku Dayak melakukan penghadangan di Bandara terhadap Tengku Zulkarnain. 



Netizen bereaksi dengan caranya sendiri menyikapi Aksi 161 yang dilakukan oleh FPI. Bagi kontra FPI, mereka menyuarakan hestek #IndonesiaTanpaRizieq. Sayangnya, hestek tersebut tidak bertahan lama dalam Trending Topic Indonesia. Tidak kehilangan akal terhadap hilangnya hestek tersebut, Netizen kontra FPI kembali menaikkan hastag #FPIvsAll. Tampaknya hastag ini ingin mengarahkan opini bahwa FPI adalah musuh semua (diluar FPI).



Lain lagi dengan Netizen Pro FPI. Mendukung Aksi yang dilaksanakan FPI, terlebih dengan di Suspend nya beberapa akun resmi FPI, Netizen menyuarakan #RakyatBersamaFPI. Tampaknya, hestek ini menarik banyak Netizen yang tergabung baik dalam #JempolRakyat, #MCA (Muslim Cyber Army) dan kekuatan pendukung lain.

Bahkan sebagian besar Netizen mengganti AVA akun Twitter mereka dengan Logo FPI, juga nama akun mereka dengan berbagai bentuk dukungan seperti #SupportFPI #FPIBersamaRakyat, dll.

Hestek #RakyatBersamaFPI mampu bertahan hingga menjelang dini hari di Top Trending Topic Indonesia. Bahkan, hestek #RakyatBersamaFPI menembus Trending Topic Dunia.



Cuitan Netizen beragam dari dukungan terhadap Aksi 161 yang dilakukan FPI, mendukung kerja sosial yang dilakukan FPI hingga menunjukkan besarnya Support untuk FPI. Hingga ketika sebagian kubu kontra FPI mempertanyakan "Rakyat yang mana yang dukung FPI", mereka menjawab dengan menunjukkan banyaknya dukungan di Social Media dan Hestek yang tetap Nangkring hingga lebih dari 112.000 ciutan.

Aplikasi JagaAgusSylvi Cara Agus-Sylvi Mencegah Kecurangan di Pilkada DKI


Aplikasi JagaAgusSylvi Cara Agus-Sylvi Mencegah Kecurangan di Pilkada DKI by @andiariefaa


Met malam twips, sy akan kultwit tentang aplikasi android dari Agus-Sylvi utk mencegah terjadinya kecurangan di pilkada DKI

1. kecurangan adalah momok menakutkan bagi proses demokrasi yang seharusnya jurdil dan bermartabat #AplikasiJagaAgusSylvi

2. pilkada DKI memiliki potensi kecurangan yg patut diantisipasi oleh seluruh warga agar tercipta Pilkada Judril #AplikasiJagaAgusSylvi

3. identifikasi potensi kecurangan sgt penting untk diambil langkah pencegahan demi pilkada jurdil #AplikasiJagaAgusSylvi

4. kami tim Agus-Sylvi sdh mengidentifikasi berbagai potensi kecurangan yang mungkin terjadi di pilkada DKI #AplikasiJagaAgusSylvi

5. kami pun sdh punya solusi untuk mempersempit bahkan mencegah terjadinya kecurangan di pilkada DKI #AplikasiJagaAgusSylvi

6. tim Agus-Sylvi menciptakan sebuah aplikasi berbasis IT yang akan digunakan dalam mencegah kecurangan #AplikasiJagaAgusSylvi

7. aplikasi ini merupakan gagasan pertama di dunia dalam sebuah proses demokrasi sebagai langkah cerdas dan inovatif #AplikasiJagaAgusSylvi

8. kami menyebutnya "GAMIFICATION DEMOCRACY" menggunakan filosofi game agar demokrasi itu menyenangkan dan indah #AplikasiJagaAgusSylvi

9. GAMIFICATION DEMOCRACY ini akan melibatkan seluruh lapisan warga DKI untuk menikmati pesta demokrasi yg jurdil #AplikasiJagaAgusSylvi

10. aplikasi ini ada 5 jenis, dirancang sedemikian rupa sesuai dengan tujuan pilkada DKI Jujur, Adil dan Bermartabat #AplikasiJagaAgusSylvi


11. 1) App yg terelaborasi dgn web KPUD utk memudahkan warga melihat form C1 yg akan dimuat di website resmi KPUD #AplikasiJagaAgusSylvi


12. 2) aplikasi utk 13 ribuan saksi resmi Agus-Sylvi yg betugas di TPS dan akan mengupload foto C1 ke pusat data #AplikasiJagaAgusSylvi

13. 3) aplikasi utk 40 ribu relawan aktif dan ratusan ribu lainnya termasuk 10 ribuan saksi pelapis #AplikasiJagaAgusSylvi

14. 4) aplikasi untuk publik dimana jutaan warga DKI akan menginstal dan ikut mengawasi pilkada DKI #AplikasiJagaAgusSylvi

15. 5) website khusus yangbakan menshare informasi terkait berbagai hal ttg pilkada DKI #AplikasiJagaAgusSylvi

16. aplikasi ini besok setelah dilaunching oleh Agus-Sylvi publik sdh bisa menginstal di Google Play atau di jagaagussylvi.com

17. untuk aplikasi khusus saksi dan relawan akan disampaikan khusus cara menginstalnya #AplikasiJagaAgusSylvi

18. kami mengajak seluruh warga DKI mengawasi pilkada sambil bermain game dan mendapatkan merchandise Agus-Sylvi 😊👆 #AplikasiJagaAgusSylvi

19. besok pagi launching #AplikasiJagaAgusSylvi akan dilakukan langsung oleh AHY...

20. selamat menikmati pesta demokrasi yang cerdas dan menyenangkan melalui #AplikasiJagaAgusSylvi  👆



@dapitdong : Pengkritik Dibungkam, Penjilat Disayang #RakyatBersamaFPI


@dapitdong : Pengkritik Dibungkam, Penjilat Disayang #RakyatBersamaFPI via Chirpstory


1. Pemerintah seakan memberi tempat yg luas bagi Buzer maupun aktifis, ormas yg mendukungnya #RakyatBersamaFPI

2. Sementara bagi yang berlawanan dan memberi kritik pada pemerintah, seakan tiada lain untuk diberangus! #RakyatBersamaFPI

3. Pemerintahan ini milik siapa? Apakah kepentingan Pemerintah hanya soal puja dan puji? #RakyatBersamaFPI

4. Padahal rakyat juga berhak menuntut Pemerintah terhadap kebijakan yang tidak proporsional! #RakyatBersamaFPI

5. Pemerintah sudah keabisan akal untuk berbuat benar, mengelola sumber daya yang ada dan memanfaatkan sebesar2nya #RakyatBersamaFPI

6. Umat Islam adalah salah satu aset, sumber daya yg berharga! Termasuk dlm hal ini MUI, FPI dan Ormas yg dipercaya Umat #RakyatBersamaFPI

7. Bagaimana mungkin pemerintah menafikan ini? Sekedar meluapkan hawa nafsu relawan dan pendukungnya yg tak seberapa? #RakyatBersamaFPI

 8. Bagaimana mungkin org yg bekerja hanya mencela, lebih di dengar ketimbang Umat yg sudah banyak beebuat? #RakyatBersamaFPI

9. FPI adalah aset, mereka bergerak dan menutupi sebagian kekurangan yg ada! Di lahan bencana ... #RakyatBersamaFPI

 10. Diantara kemaksiatan yang dibiarkan ada! FPI sebagai jawaban Umat terhadap lemahnya Aparat #RakyatBersamaFPI

11. Maka tegas kami bilang; #RakyatBersamaFPI

#RakyatBersamaFPI Dan mendukung penuh setiap keputusan twitter.com/okezonenews/st…
 
 


11 January 2017

Mereka Terus Teriak "Jangan Politisi Agama" Sembari Terus Melakukannya! Menukil Perkataan Megawati, "Kalo jadi Orang Islam......"

Ingat ketika seorang LGBT yang didandani dan di wawancarai di KompasTV dan berperan laksana Ustadz? Itulah kejahatan Politisasi Agama yang paling menyedihkan dalam Sejarah. Mereka melakukan penipuan publik dengan tujuan propaganda yang mereka inginkan. Sekarang, Penderita LGBT itu bahkan leluasa beraksi dengan gaya perempuan yang sungguh terlihat memuakkan. Sungguh seharusnya Bu Mega lebih pantas untuk berkata, "Kalo jadi orang Islam, jangan jadi LGBT, Sungguh Haram!"


Belum selesai "luka" terhadap LGBT yang didandani sedemikan rupa itu, muncul satu lagi Ustadz yang mengaku sebagai "Abu Janda Al Boliwudi" yang juga memperoleh tempatnya di Stasiun TV (MetroTV). Sungguh berani mereka mempermainkan dan mengolok-olok Agama demi kepentingan politis penguasa. Orang yang mengaku Ustadz ini, juga kedekatannya dengan NU pun akhirnya terbantahkan. Lewat situs resminya nu.or.id, Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Kasatkornas) Banser H Alfa Isnaeni mengatakan, akun Facebook “Abu Janda NU” sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Karenanya, Banser mengajak warga NU dan masyarakat untuk berhati-hati terhadap akun semacam Abu Janda tersebut. (Sebagai tambahan baca; http://www.onlineindo.tv/news/dpo-permadi-arya-ustad-gadungan-jangan-jadikan-orang-bodoh-sebagai-rujukan/)

Baca juga: "Mencatut Nama NU, Banser Lacak akun "Abu Janda""



Perilaku ini harusnya sebagai orang Muslim yang menjadi perhatian Megawati Soekarnoputri. Seharusnya Megawati berkata, "Kalo jadi Orang Islam, jangan menjadi kepanjangan kepentingan dengan menjelek-jelekan Islam!"



Beberapa politikus juga melakukan hal yang sama. Mereka memoles diri mereka hingga terlihat sebagai "Orang Islam". Tidak hanya politikus beragama Islam yang sekedar berIslam dengan mengandalkan Jilbab, Kopiah bahkan juga membawa-bawa Al-Qur'an. Bahkan orang yang dikenal sebagai Non Muslim pun mempergunakan Islam demi kepentingan Politiknya. Herannya tanpa berkaca di cermin mereka bisa seenaknya berkata, "Jangan Politisasi Agama".

Ahok dan Pendukungnya tercatat yang paling sering mempergunakan Islam sebagai kepentingannya. Mulai dari pendukung yang tak berjilbab dipoles berjilbab. Bukan muslimah dipoles menggunakan jilbab. Bawa-bawa Al-Quran keatas panggung untuk berfoto wefie. Hingga kegiatan kampanye berupa Khataman Qur'an yang juga terlalu aneh bagi seorang calon non Muslim. Bahkan beberapa momen Ahok bermetamorfosis menggunakan baju Koko dan menghadiri acara di lingkungan Masjid.

Untuk yang satu ini Megawati harusnya berkata, "Jangan jadi orang Islam cuma demi Popularitas dan Suara!"




Ternyata, bukan hanya politikus dan penderita LGBT saja yang tiba-tiba bermetamorfosis menjadi "Islam" atau "Orang Arab" seperti yang Megawati katakan. Bahkan seorang Pastor Gilbert pun melakukan hal yang sama. Entah jika ini, ia melakukannya untuk apa.



Bu Megawati, perkataan anda sungguh tak pantas sebagai seorang Muslim, disaat yang sama saat anda juga membutuhkan suara dari umat Islam hingga Ibu Iriana pun demi meraup pemilih Muslim perlu merubah penampilan menjadi wanita berjilbab. Begitu pula Pak Jokowi yang terlihat intens pada masa itu menjadi Imam, Umroh, berpakaian ala Habib saat kampanye dulu. Dan ketika Pemilu usai, semua hilag.

Jika ramai-ramai orang yang sesungguhnya tidak pantas berlaku sebagai Islam lalu "berlomba" menjadi orang Islam, menurut anda ini pantasnya disebut apa?

Jika benar anda Muslim, maka anda tentu tahu ayat ini;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِين

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al Baqarah (2) : 208).

Ayat diatas merupakan seruan, perintah dan juga peringatan Allah yang ditujukan khusus kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya dan juga mengakui Muhammad selaku nabi-Nya agar masuk kedalam agama Islam secara kaffah atau secara keseluruhan, benar-benar, sungguh-sungguh.

Sebagai Muslim kata yang seharusnya anda tahu adalah, "Kalo jadi Orang Islam, Masuklah Islam secara Kaffah" 

BEM SI: Ketika Pemerintah Angkuh Bertindak, Ketika Parlemen Tidur Terlelap, Maka Turunlah ke Jalan

Aksi Bela Rakyat 121 (12 Januari 2017) nampaknya tidak main-main. Mahasiswa sudah cukup gerah dengan tingkah polah penguasa, begitu pula dengan diamnya Parlemen. Sementara Rakyat dijadikan tumbal dari kebijakan. Maka BEM SI menyerukan untuk turun ke jalan.

Dalam websitenya bemindonesia.or.id mengeluarkan Maklumat agar Mahasiswa bergerak merapat ke Kota terdekat. Ada 19 Titik Aksi Bela Rakyat 121. Berikut pernyataan BEM SI;



Hidup mahasiswa!
Hidup rakyat tertindas Indonesia!
Seruan Aksi Bagi Mahasiswa Seluruh Indonesia
Bangun!
Bersatulah!
Ingatlah romantisme sejarah ketika mahasiswa menjadi pengontrol kebijakan pemerintah!
Bangkitlah!, karena perlawanan adalah cara mendidik penguasa!
Ketika pemerintah angkuh bertindak, ketika parlemen tidur terlelap, ketika rakyat dijadikan tumbal dari kebijakan, maka turunlah ke jalan mahasiswa Indonesia!
Merapatlah ke titik aksi terdekat!

Atau buatlah mimbar di kotamu, sebagai upaya menyampaikan aspirasi rakyat, agar mereka tahu bahwa mahasiswa masih ada, agar mereka tidak bercanda dan sewenang-wenang mengelola negara!
-19 Titik Aksi Bela Rakyat 121-
  • Sumatera Bagian Utara
    1. ACEH : DPRD Aceh dan Lhokseumawe (0852 9662 8558)
    2. PADANG : DPRD Sumbar (0853 6412 1493)
    3. RIAU : DPRD Riau (0853 63815 381)
  • Sumatera Bagian Selatan
    1. JAMBI : DPRD Jambi (0878 9687 5078)
    2. PALEMBANG : DPRD Sumsel (0823 7632 1251)
    3. BENGKULU : Simpang Lima (0853 8322 5156)
    4. LAMPUNG : Tugu Adipura (0823 7183 3994)
    5. BANGKA BELITUNG : DPRD Babel (0823 0741 0701)
  • Jawa
    1. JAKARTA : Istana Negara (0878 8654 6174)
    2. BANDUNG : Gedung Sate/DPRD Jabar (0898 6947 515)
    3. YOGYAKARTA : DPRD Yogyakarta (0857 2554 3430)
    4. SEMARANG : Kantor Gubernur (0852 2550 6846)
    5. SURABAYA : DPRD Jatim dan Pemprov Jatim (0898 1234 199)
  • Kalimantan
    1. SAMARINDA : DPRD Kaltim (0852 5014 1406)
    2. BANJARMASIN : DPRD Kalsel (0822 5596 4107)
    3. PONTIANAK : DPRD Kalbar/ Tugu Digulis (0812 5484 7353)
  • Bali-Nusa Tenggara/Sulawesi/Papua
    1. MATARAM : DPRD NTB (0823 4078 0876)
    2. GORONTALO : DPRD Provinsi dan Kabupaten Gorontalo (0822 9357 2061)
    3. MERAUKE : DPRD Papua (0823 9909 3364)
TURUNKAN HARGA!
Kami menagih janji politik di tahun 2014 itu
HILANGKAN DOMINANSI ASING!
Kami tak ingin menjadi kuli di negeri sendiri
DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN!
Naiknya ekonomi hanya dirasakan para bangsawan!
Jika hari ini rakyat masih disajikan dagelan drama pengelolaan negara, maka atas izin Dzat yang jiwa kami berada di tangan-Nya, akan bergulir Reformasi Jilid 2!
Semboyan kami tetap, MERDEKA atau MATI!
Hidup mahasiswa!
Hidup rakyat Indonesia!
Ttd
Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia
Ketua BEM UNJ
Bagus Tito Wibisono
______________________________________
Narahubung khusus media : (0856 9288 1993)

10 January 2017

#SelUntukAhok Begitu Sulitnya Langkah Hukum Si Penista jadi Preseden Buruk Penegakan Hukum

1. Ternyata sangat sulit sekedar menyediakan #SelUntukAhok
 
2. Sekedar menyisihkan ruangan yang tidak berapa besar untuk seorang penista #SelUntukAhok 
 
3. Padahal begitu sulit jalan terjal yang dilampaui guna membersihkan jalan menuju kursi panas terdakwa #SelUntukAhok 
 
4. Perlu puluhan ribu... Kurang, ditambah lagi aksi jutaan. Sampai akhirnya polri bergeming #SelUntukAhok 
 
5. Itupun harus dilakukan dengan aksi yang marathon dan dipersiapkan dengan matang. Dengan 3 aksi besar #SelUntukAhok 
 
6. Tak sampai disitu, perlawanan dari pendukung Ahok pun tak kalah seru! Dengan 2 kali aksi tandingan #SelUntukAhok
  
7. Pendukung Ahok harus berkubang dengan kelucuan yang sama sekali tidak seru! #SelUntukAhok
 
8. Sampai akhirnya Ahok ditetapkan tersangka... #SelUntukAhok 
 
9. Itupun mereka tetap menggunakan setiap celah. Memoles si penista jadi korban yg menyedihkan #SelUntukAhok 
 
10. Cuma di Indonesia, ada yg kek begini... Penista berlagak sedih #SelUntukAhok 
 
11. Awal jadi tersangkapun ternyata kita dikejutkan dengan tidak adanya tindakan apa-apa terhadap si Penista #SelUntukAhok 
 
12. Sampai berkas perkara di Pengadilanpun kita tak melihat apa-apa #SelUntukAhok 
 
13. Sejatinya, dengan ancaman kurungan 5 tahun atau lebih, seorang terdakwa haruslah menikmati dinginnya dinding penjara #SelUntukAhok 
 
14. Awal jadi terdakwapun ada keanehan lain ketika Ahok sama sekali tak diberhentikan dari jabatannya #SelUntukAhok 
 
15. Padahal berdasar PP no 83 jo 84 UU no 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah, Ahok harusnya diberhentikan sementara #SelUntukAhok 
 
16. Beginilah kondisi penegakan Hukum yang jauh dari harapan utk "adil" #SelUntukAhok 
 
17. Mendagri berkelit menunggu putusan pengadilan... Dan entah kenapa pengadilan pun tak segera menyurati Mendagri #SelUntukAhok
  
18. Semua hal ini terlihat sebagai dagelan! Mereka bercanda dengan Hukum dan peraturan #SelUntukAhok
 
19. Maka, dimana seharusnya kita letakkan kepercayaan kita pada proses hukum yg sedang dijalani si Penista? #SelUntukAhok 
 
20. Apakah Sidang yg sedang kita pelototi sekarang bersungguh2 menjerat si Penista? #SelUntukAhok 
 
21. Apalagi selama masa persidangan ini, keras mereka melakukan caracter assassination terhadap elemen yg tergabung dlm GNPF #SelUntukAhok 
 
22. Apalagi, mereka mulai hembuskan isu banyaknya hoax guna memuluskan jalan melakukan blokir terhadap Media2 kritis... #SelUntukAhok 
 
23. Mereka juga tampak mati-matian membungkam aktifis-aktifis baik dunia nyata dan dunia maya... #SelUntukAhok
  
24. Maka, dimanakah kita taruh harapan keadilan bagi pelaku penistaan? #SelUntukAhok
 
25. Perjalanan si Penista masih panjang. Dan dia masih bisa menikmati empuknya kasur dirumah #SelUntukAhok 
 
26. Tak heran jika si Penista ga merasa bersalah. Dan tak sadar sama sekali telah menista #SelUntukAhok
  
27. Dan ketika kita lelah... #SelUntukAhok
 
28. Bahkan terlalu lelah... #SelUntukAhok 
 
29. Si Penista di selamatkan melalui lorong terbuka... #SelUntukAhok
  
30. Diselamatkan penuh euforia bak pahlawan yang pulang dari medan perang #SelUntukAhok
 
31. Sementara kita mah apa atuh... Selain segerombolan nyinyir yang sudah mulai lelah... #SelUntukAhok 
 
32. Mulai takut... Dan dikelilingi orang2 yang sudah mulai lupa... Miris #SelUntukAhok
  

Ruhut Salah Posisi Nunggu Sidang di Tempat Massa Islam Berkumpul Lalu Kabur Naik Ojek

Pagi ini, ada Sidang lanjutan yang merupakan sidang kelima kasus Penistaan Agama. Sidang yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara dilakukan Auditorium Kementerian Pertanian. Ada kejadian lucu dari Sidang lanjutan kasus penistaan Agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Rupanya Ruhut Sitompul, yang merupakan salah satu pendukung dan Tim Sukses Ahok datang terlalu pagi dan langsung mengambil posisi di depan pintu Gerbang. Ternyata Ruhut menempati posisi yang salah karena lokasi ia berada adalah lokasi yang diperuntukkan bagi masa penentang Ahok.

Akhirnya terjadilah peristiwa yang menggelikan itu. Ruhut tampak mulai was-was dan cemas, terlihat sekali dari raut wajahnya yang terlihat ketakutan. Akhirnya, Ruhut pun bergegas kabur menggunakan ojek. Berikut foto-foto momen saat Ruhut kabur dengan menggunakan Ojek. Foto tersebut kami dapat dari Forum Jurnalis Muslim @forjimindonesia


Sidang lanjutan hari ini sendiri (Selasa, 10 Januari 2017) akan mendengarkan keterangan lima saksi. Diantaranya Pedri Kisman yang merupakan Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah. Selain itu yang akan membacakan kesaksian, ada nama Burhanudin, Ibnu Baskoro, H Irena Handono dan H Wilyudin Abdul Rasyid Dhani.



Gerakan Mahasiswa 12 Januari (121) di Dukung Netizen dengan Tagar #ReformasiJilid2

Mahasiswa tidak sendirian, Netizen yang umumnya tergabung dalam #JempolRakyat dan Muslim Cyber Army #MCA bersama gerakan lain di Sosmed bergerak mendukung Mahasiswa yang akan dilaksanakan pada 12 Januari 2017. Mahasiswa menyebut gerakan ini sebagai #AksiBelaRakyat121.

Tagar #ReformasiJilid2 mulai viral sejak kemarin sore 9 Januari 2017 menjadi Trending Topic dan berada pada posisi puncak. Luar biasanya, Tagar ini masih bertahan hingga saat ini, Selasa 10 Januari 2017 (pkl. 9.25). Meski harus turun pada posisi No. 6 Trending Topic Indonesia.

Dalam ciutannya, Netizen umumnya melampiaskan keprihatinan yang sama dengan Mahasiswa. Netizen mendukung dicabutnya PP Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yeng berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 2016 yang menurut Netizen mencekik untuk rakyat.



Selain itu juga dicatat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) serta kenaikan harga BBM. Prosesnya pun mendapat kritik karena pemerintah mengatakan bahwa harga akan disesuaikan dengan harga pasar dunia. Hal yang tentu saja bertentangan dengan Undang-undang.

Netizen juga melampiaskan uneg-unegnya atas kondisi perekonomian rakyat saat ini. Netizen menganggap Pemerintah tidak becus dalam mengelola negara yang seakan negara dikelola secara amatiran. Pemerintah dianggap tidak kompeten mengatur kehidupan rakyat, termasuk dengan tidak terkendalinya harga-harga pasar hingga harga cabe mencatat sejarah tertinggi dengan capaian 250rb/kg.

Tempaknya, keprihatinan ini begitu besar hingga Tagar mampu bertahan dan Netizen masih melakukan ciutan sebagai ketidakpuasan. Sementara, pemerintah tampaknya memang "wajib" di desak karena seakan terlena dengan puja dan puji dengan berbagai pencitraan yang mereka buat!

Berawal dari Keprihatinan di Sosial Media; SERUJI Hadir Sebagai Media Alternatif bagi Umat

Kini telah hadir SERUJI.COM ditengah hiruk pikuk Media Online tanah air. Seruji mencoba menghadirkan berita-berita yang berimbang dan netral sebagai Media alternatif pilihan umat. Kehadiran Seruji memang diharapkan sebagai Media penyeimbang terhadap Media-media Mainstream yang harus diakui sebagian menampilkan berita-berita yang bias, terkadang cenderung merugikan Umat Islam.

Berbeda dengan Media-media lain yang kehadirannya di dukung oleh koorporasi besar dan dengan dana yang besar, Seruji hadir berawal dari gerakan di Sosial Media. Gerakan yang disebut dengan "Gerakan Sejuta Umat Gotong Royong untuk Media" itu disambut dengan antusias oleh sebagian besar Netizen tanah air.



Kerinduan umat dengan adanya sebuah Media besar yang mampu menandingi "keperkasaan" Media-media yang ada nampaknya menjadi salah satu sebab Gerakan tersebut mendapat dukungan besar di Sosial Media.

SERUJI.COM adalah hasil nyata dari Gerakan #MuslimKuasaiMedia. Bentuk Gotong Royong yang diharapkan bisa menjadi basis tidak hanya kekuatan ekonomi atau kapital permodalan, tetapi juga gotong royong dalam memproduksi pemberitaan atau Citizen Jurnalism.

Wujudnya dengan terbentuk Koperasi Swamedia Mitra Bangsa (SMB) pada tanggal 20 November 2016 melalui rapat pendirian di Surabaya. Gerakan ini juga telah membentuk kepengurusan di daerah lewat Pengda-pengda yang ada.

Tentu saja "Gebrakan" dari Gerakan ini diharapkan tidak hanya sampai di SERUJI.COM. Karena Seruji hanyalah bagian dari gerakan awal yang cukup menggembirakan. Suatu saat, diharapkan gerakan ini mampu bersaing dalam Media Elektronik dan menjadi alternatif sebagai Media pilihan Islam. Semoga saja.


09 January 2017

Dari Solo Mahasiswa Bergerak; Dari Solo Akankah Nasib Jokowi Berakhir?

Mahasiswa sudah mulai bergerak. Geram dengan kondisi bangsa yang habis-habisan dikelola secara serampangan, Mahasiswa akhirnya kehilangan kesabaran.

Kegeraman Mahasiswa dipicu dengan ulah pemerintah lewat PP Nomor 60 tahun 2016 serta kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik) yang menjadi "Kado Pahit" Pemerintah di awal tahun 2017. Lewat pernyataan sikap pada 5 Januari 2017 oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Demikian pula Keluarga Mahasiswa ITB yang juga telah mengeluarkan Pernyataan Sikap pada Minggu, 8 Januari 2017 yang diberi Judul "Pemerintah: Berhenti Serampangan Kelola Negara!". Baca: "Surat Terbuka Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Pemerintah: Berhenti Serampangan Kelola Negara!"

Disepakati, Mahasiswa akan bergerak dengan menyebut Aksi mereka sebagai "Aksi Bela Rakyat" yang akan dilaksanakan tanggal 12 Januari 2017. Berikut Seruan Aksi Mahasiswa

SERUAN AKSI BEM SELURUH INDONESIA
Hidup Mahasiswa!

Hidup Rakyat Indonesia!
Jika hari ini pemerintah sewenang-wenang dalam menetapkan kebijakan, serta saling lempar-melempar tanggung jawab, maka hanya ada satu kata, LAWAN!

Harga-harga naik di awal tahun 2017, menunjukan prospek dan kualitas kerja pemerintah yang nyata. NYATA MEMERAS RAKYATNYA !

Rezim kali ini seakan main-main, memerintah negara yang kualitasnya bukan main, sehingga harga diri bangsa serta kesejahteraan rakyat jauh dari kata bahagia.
Maka, saya menyerukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia, turunlah ke jalan !
Ramaikan jalanan dan buatlah parlemen jalanan !
Jika hari ini parlemen sesungguhnya lemah dalam memanggul amanah.
Turunlah ke jalan !

Ramaikan jalanan dan tetaplah menjadi singa di jalanan.

Aumkan keresahan rakyat atas kegagalan pemerintahan mengelola negara!
Maka tetapkanlah!

12 Januari 2017

Sebagai aksi serentak mahasiswa di seluruh wilayah Indonesia !
Maka tetapkanlah!

Aksi 121 adalah aksi bela rakyat !
Maka tetapkanlah!

Jika pemerintah masih bercanda mengelola negara

Maka REFORMASI JILID 2 harus menggelora!
Bergeraklah!

Turunlah ke jalan!

Jika penjajahan masih ada, bahkan dari saudara sendiri

Maka semboyan kita tetap, MERDEKA ATAU MATI!
“Karena memimpin tidak sebercanda itu.”
Hidup Mahasiswa!

Hidup Rakyat Indonesia!
TTD

KOORDINATOR PUSAT BEM SELURUH INDONESIA

KETUA BEM UNJ
BAGUS TITO WIBISONO

Sementara itu hari ini (9/01/17), dari Solo Mahasiswa UNS Solo turun kejalan menuntut Jokowi mundur dari jabatannya. Aksi diwarnai dengan sedikit kericuhan akibat pembakaran ban yang dilakukan oleh Mahasiswa.

Akhirnya Mahasiswa bergerak juga. Dari Solo Mahasiswa bergerak; dari Solo akankah nasib Jokowi berakhir? Kemungkinan itu ada, jika Jokowi tetap tak bergeming dengan pendiriannya; Mengelola Negara secara Serampangan!



Halte Busway Koridor 13 Yang "WAH"

Bayangkan anda ingin menaiki Busway yang jelas-jelas akan terbesit dalam pikiran anda sebuah ruangan sumpek dengan puluhan orang dan dengan AC yang seadanya. Tentu pikiran anda lebih sumpek lagi ketika anda harus menaiki tangga ini menuju "ruangan yang sumpek" tersebut!


Halte ini terdapat di Koridor 13 Transjakarta yang melewati ruas Ciledug - Tendean. Sesumpek anda membayangkan menaiki tangganya, tentu terbayang pula ketika melangkah menuruni tangga! Perjalanan menurun membutuhkan energi yang lebih besar ketimbang melangkah menaiki tangga.

Ada lebih dari 100 anak tangga pada Halte ini. Artinya sebanding dengan anda menaiki Gedung berlantai 5. Belum lagi jika menghitung koridor vertikal dalam jembatan ini ada sekitar lebih dari 10 meter.

Jadi, menurut anda masuk akalkah Halte Busway Koridor 13 ini? Dan akankah anda berani terima tantangan? :D

Andi Arief: Hati-hati dengan Beredarnya C1 Abal-abal!

 
Penting, Pemilih memang boleh gunakan E KTP, Tetapi hanya di lingkungan Alamat E KTP itu #lawankecurangan pic.twitter.com/wurHLni2fq
 
 
Penting. Tanpa undangan form C6. Masyarakat berhak memilih dg gunakan KTP yang sah di daerah itu #lawankecurangan pic.twitter.com/C4dINdHs9R
 
 
Penting. Saksi dan pemantau berhak mendokumntasikan hasil penghitungan suara form C1 #lawankecurangan pic.twitter.com/zNuPOozBbV
 
 
Mari #lawankecurangan, jangan sampai terjadi lagi Form C1 abal-abal seperti pilpres 2014 menjadi dasar hitungan. pic.twitter.com/Mdf9V0KnEa
 
 
Hasil penelitian kami, ditemukan jumlah besar form C 1 abal-abal yang diupload di Web KPU pilpres 2014, keteledoran atau pola kecurangan?
 
Untuk Pilkada DKI dan 100 pilkada lainnya, rakyat berhak mengecek informasi melalui data Form C1 yg diupload KPU. Menghindar #kecurangan.
 
Masyarakat biasanya melihat hasil pentotalan suara dalam pemilu/pilkada tanpa mau bersusah-susah melihat pentotalan form C1melalui Web KPU.
 
 
 

Surat Terbuka Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Pemerintah: Berhenti Serampangan Kelola Negara!






SURAT TERBUKA
KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PEMERINTAH: BERHENTI SERAMPANGAN KELOLA NEGARA!

Dengan Nama Tuhan yang Maha Pengasih, dan Maha Penyayang

Kepada
Joko Widodo,
Presiden Republik Indonesia

Kami, Keluarga Mahasiswa ITB, mengunakan hak konstitusi kami yang dijamin dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Setiap orang berhak menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya dan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat[1]; maka melalui surat ini, kami sama sekali tidak bermaksud untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, atau menimbulkan rasa kebencian (hate speech) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 dan 28 Undang UU 11 tahun 2008 dan penjelasnya pada UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik[2]. Kami, melalui surat ini, hanya mewakili perasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai nurani dan mengeluarkan pendapat, dengan hak yang dijamin konstitusi, atas apa yang terjadi belakangan ini mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memperhatikan kondisi masyarakat, di tahun baru 2017 ini, terdapat beberapa kebijakan/tindakan yang diambil oleh pemerintah berpotensi untuk menyengsarakan rakyat, melemahkan daya beli masyarakat serta beberapa kebijakan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut disusun dalam lima bagian dan dilengkapi oleh pernyataan sikap dan himbauan di akhir surat ini.

BAGIAN I
MENGENAI KENAIKAN BBM SESUAI HARGA PASAR

Penetapan harga dasar baru BBM Jenis Umum yang mulai berlaku pada pukul 00.00 tanggal 5 Januari 2017 dengan kenaikan sebesar Rp 300 Rupiah dan harga yang berbeda-beda di setiap wilayah, melalui Surat Keputusan Direktur Pemasaran PT Pertamina Nomor Kpts-002/F00000/2017-S3 dan 003/F00000/2017-S3 tanggal 4 Januari 2017[3] bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam Perpres No 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 14, dijelaskan bahwa Harga Dasar dan Harga Eceran BBM (dalam hal ini meliputi BBM Tertentu, BBM Khusus Penugasan, dan BBM Umum/Non Subsidi) ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Namun apa yang terjadi sekarang ialah, penetapan harga dilakukan oleh Badan Usaha, dalam hal ini oleh Direktur Pemasaran Pertamina. Meski memang yang ditetapkan adalah harga BBM Non-Subsidi, tetapi tetap tindakan yang terjadi sekarang, tetap bertentangan dengan Pasal 14 Perpres No 191 tahun 2014. Berdasarkan keterangan pers, kenaikan ini akan dievaluasi setiap dua minggu sekali, dan mengikuti perkembangan (kenaikan) harga minyak dunia[4]. Padahal dalam Putusan MK Perkara No 002/PUU-I/2003 telah ditentukan bahwa ketentuan Harga BBM yang diserahkan kepada mekanisme pasar (persaingan usaha yang sehat dan wajar) dalam pasal 28 ayat (2) dan (3) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945[5]. Jadi apa yang terjadi pada saat ini, selain bertentangan dengan Perpres No 191 tahun 2014, juga bertentangan dengan Putusan MK yang menyatakan bahwa praktik penyerahan harga BBM kepada pasar tidak sesuai dengan UUD 1945.

BAGIAN II
MENGENAI PENCABUTAN SUBSIDI LISTRIK 900VA

Keputusan untuk mencabut secara bertahap subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga 900 volt ampere juga dianggap mencekik bagi sebagian masyarakat yang menjadi pelanggan. Klaim pemerintah bahwa terdapat sebagian besar dari 22,9 juta rumah tangga ialah golongan mampu yang tidak berhak mendapatkan subsidi listrik yakni sebesar sekitar 18,8 juta pelanggan, dan hanya 4,1 juta pelanggan yang berhak[6]. Akan tetapi pencabutan bertahap ini tentu secara makro akan mendorong peningkatan inflasi selain memperluas ruang fiskal, dan secara mikro akan melemahkan daya beli masyarakat, khususnya kalangan menengah yang menjadi pelanggan utama listrik berdaya 900VA. Masyarakat yang terkena dampak tentu akan merasakan “pemiskinan relatif” yang disebabkan oleh berkurangnya pendapatan yang diterima mereka karena kebutuhan pengeluaran yang perlu ditunaikan untuk membayar listrik yang melonjak 143% hingga Mei 2017[7].

Terlebih lagi, listrik dengan daya 900VA adalah salah satu komponen kebutuhan hidup layak[8] yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2012 yang semestinya akan memengaruhi penetapan upah minimum. Namun apakah akan ada penyesuaian penetapan upah minimum dalam jangka waktu 5 bulan kedepan untuk menyesuaikan kenaikan listrik 900VA ini? Mengapa tidak dilakukan program konversi massal pelanggan 900VA yang terkategori rumah tangga mampu ke 1300VA atau 2200VA apabila memang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yakin bahwa terdapat kesalahan alokasi subsidi pada listrik 900VA selama ini? Sehingga dengan demikian, subsidi untuk listrik berdaya 900VA menjadi tepat sasaran, tanpa harus menimbulkan kesan “pemiskinan relatif” yang dirasakan oleh pelanggan.

BAGIAN III
MENGENAI MASA DEPAN HILIRISASI MINERBA
PASKA RENCANA PERUBAHAN KEEMPAT PP 23/2010

Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan Keempat PP 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sedang dibahas dan akan ditetapkan menjadi PP dalam waktu dekat. Isinya diantaranya ialah (i) Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi dapat meminta perpanjangan paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum jangka berakhirnya IUP/IUPK Operasi Produksi. (ii) Pemegang Kontrak Karya (KK) diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan ke luar negeri hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu dengan ketentuan mengubah status menjadi IUPK-OP, (iii) Penjualan ke luar negeri dilakukan dengan ketentuan a. telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian di dalam negeri baik secara sendiri maupun bekerja sama, b. membayar bea keluar atas hasil pengolahan yang dijual ke luar negeri dengan ketentuan perundang-undangan, (iv) Pengenaan bea keluar digunakan untuk pembiayaan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian oleh BUMN yang ditunjuk menteri, (v) Penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah dan jangka waktu tertentu tidak berlaku bagi komoditas mineral logam, bauksit, timah, emas, perak, kromium.[9] Sedangkan bagi komoditas tembaga masih berlaku!

Memang, hal positif yang didapat dari RPP ini ialah renegosiasi kontrak KK semestinya dapat berlangsung relatif lebih mudah. Akan tetapi dari yang seharusnya apabila habis masa kontrak di tahun 2021 pembicaraan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan pada tahun 2019, dengan kebijakan ini, perpanjangan kontrak dapat dilakukan sejak 2016. Sungguh bertentangan dengan visi mengenai Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong[10]! Terlebih lagi, penetapan RPP ini akan sangat menyalahi Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, karena semestinya ketentuan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri selambat-lambatnya dilaksanakan 5 tahun yakni pada tahun 2014. Akan tetapi diperpanjang selama 3 tahun hingga 2017, dimana setelahnya Pemegang KK, IUP OP Mineral Logam, hanya dapat melakukan penjualan ke luar negeri (ekspor) hasil produksi yang telah dilakukan pemurnian sesuai batasan minimum pemurnian[10]. Sehingga ekspor barang mentah, dan juga konsentrat, tidak boleh dilakukan sebelum dimurnikan di dalam negeri. Namun sekarang, Komoditas selain yang tersebut diatas, masih boleh dijual dalam jumlah dan waktu tertentu tanpa harus dimurnikan terlebih dahulu. Apakah 8 tahun semenjak 2009 masih tidak cukup juga untuk mengumpulkan bea keluar yang selama ini dipungut oleh negara untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian? Menurut data perkembangan ekspor bijih tembaga menunjukan lonjakan paling tinggi dalam kurun 2008-2011 yakni 11x lipat[10], juga tembaga ialah komoditas yang memiliki total jumah sumberdaya dalam bentuk bijih terbesar dibandingkan komoditas lainnya[11]. Anehnya, komoditas tembaga bukan salah satu komoditas yang terdaftar memiliki rencana pembangunan smelter/fasilitas pemurnian dari 66 rencana yang ada di tahun 2014[10]. Tapi dalam rencana peraturan yang baru, Tembaga tidak termasuk komoditas yang dikecualikan untuk tidak diekspor ke luar negeri.

Dapat dilihat bahwa apabila kemudian kebijakan ini, Peraturan Pemerintah Perubahan Keempat PP Nomor 23 Tahun 2010, dikeluarkan oleh pemerintah, maka secara nyata, Presiden, telah melanggar sumpah untuk menjalankan kekuasaan dengan memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, dan melanggar hakikat Peraturan Pemerintah sebagai Instrumen untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya bukan untuk menjalankan Undang-Undang semau-maunya, sehingga tindakannya bertentangan dengan UUD 1945.

BAGIAN IV
MENGENAI KENAIKAN HARGA STNK, TNKB DAN BPKB

Kenaikan harga STNK, TNKB dan BPKB yang efektif mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2017[12] dinilai memberatkan masyarakat. Kenaikan tariff yang hingga 2-3 kali lipat ini, dinyatakan sebagai langkah praktis untuk mendongkrak penerimaan pendapatan negara terutama yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Akan tetapi mengatasi kebocoran APBN dengan membebankan biaya tinggi kepada masyarakat tidaklah terdengar sebagai cara yang bijak untuk menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Meski diyakini, pengenaan biaya tinggi pada administrasi kendaraan bermotor ini dapat mengurangi konsumsi masyarakat terhadap pembelian/penggunaan kendaraan pribadi, namun skema dalam kebijakan ini tidak jelas apakah PNBP yang didapatkan dari sektor ini digunakan untuk subsidi dan pengembangan trasportasi publik secara spesifik (earmarked allocation) atau hanya masuk kedalam pemasukan PNBP secara umum (melting-pot allocation). Bahkan diyakini, kenaikan harga administrasi kendaraan bermotor dari PNBP ini adalah strategi untuk menambal kegagalan realisasi amnesty pajak[13]

Lebih memalukan lagi, berbagai keterangan pers yang mewakili pemerintah dan DPR di media swasta nasional, yang terkesan saling melempar tanggungjawab dan minim koordinasi dimasa pemerintahan yang memasuki tahun ketiga ini, antara Kepala Kepolisian RI, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan bahkan Presiden sendiri, menambah kebingungan di pihak masyarakat. Kapolri Jendral Tito Karnavian menyatakan bahwa kenaikan BPKB dan STNK bukan dari Polri, kenaikan tersebut karena temuan BPK[14] dan Badan Anggaran DPR[15]. Sedangkan Juru Bicara BPK tidak mengetahui sumber informasi versi BPK mengenai hal ini apakah benar ada temuan seperti yang dinyatakan Kapolri ataukah tidak.[16] Adapun Pimpinan DPR akan memanggil menkeu terkait kenaikan biaya STNK dan BPKB[17]. Lalu Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjawab bahwa kenaikan biaya urus BPKB dan STNK bukan usulan Kementerian Keuangan, karena Pemerintah melalu PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah memutuskan untuk menaikkan biaya pengurusan surat-surat kendaraan hasil pertimbangan dari usulan yang diajukan oleh Polri[18], dan telah ditandatangani oleh Presiden sejak 6 Desember 2016. Secara mengejutkan, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution memberikan keterangan pada 4 Januari 2016 bahwa Presiden mengingatkan kalau untuk tariff PNBP bagi pelayanan ke masyarakat janganlah naik tinggi-tinggi[19]. Lalu siapakah yang menandatangi PP 60/2016 tersebut apabila Presiden tidak tahu bahwa terdapat kenaikan tariff setinggi ini? Apakah berarti PNBP dari STNK dan PNBP ini adalah Pungutan Liar (Pungli) yang tak sengaja dilegalisasi oleh PP 60/2016? Atau Kapolri menyebarkan berita Hoax bahwa bukan Polri yang mengusulkan?

Padahal sangat jelas dinyatakan dalam UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan APBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang penyusunan rancangannya menggunakan rancangan Rencana Kerja (Renja) masing-masing Kementerian/Lembaga[20]. Jadi meski ada masukan dari BPK, DPR, Menteri Keuangan, namun tetap, pasti Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan perubahan kenaikan tariff tersebut. Pada Bab 3 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara 2017 dan APBN Jangka Menengah 2018-2020 dalam Nota Keuangan APBN 2017 dinyatakan pada huruf C. Kepolisian Republik Indonesia angka 1 :

“Menganalisa dan mengevaluasi jumlah persediaan serta menyiapkan ketersediaan kebutuhan material utama dan pendukung surat ijin mengemudi (SIM), surat keterangan uji ketrampilan pengemudi(SKUKP), surat tanda nomor kendaraan (STNK), surat tanda coba kendaraan (STCK), surat tanda registrasi pengoperasian (STRP), bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), tanda nomor registrasi pengoperasian (TNRP), mutasi kendaraan bermotor dan tilang sesuai dengan usulan target PNBP yang diusulkan secara bottom up dari Ditlantas Polda”[21]

Penjelasan tersebut didapat dari tabel daftar Kebijakan Yang Akan Ditempuh Untuk Mencapai Target PNBP 7 Kementerian/Lembaga (K/L) Terbesar Tahun 2017, dimana POLRI merupakan K/L dengan pemasukan PNBP terbesar ketiga. Dengan demikian, apakah Kapolri Jenderal Tito Karnavian masih mau mengelak bahwa kenaikan tersebut bukan usulan dari kepolisian? Apabila benar demikian, justru Kepolisian sebagai K/L tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan! Jika Presiden tidak mau tariff PNBP ini terlalu tinggi, mengapa 6 Desember 2016 lalu disahkan PP 60/2016? Menurut UUD 1945, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, maka apabila memang Presiden secara serius tidak menyetujui hal ini, ubahlah PP tersebut! Bukan malah menyalahkan Kepolisian! Karena menetapkan Peraturan Pemerintah bukanlah kewenangan Kapolri tapi Presiden.

BAGIAN V
MENGENAI KERUKUNAN NASIONAL DAN
KONFLIK HORISONTAL DI MASYARAKAT

Bagian terakhir, mengenai rencana Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM RI, Wiranto terkait Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional[22]. Menambah lengkap lelucon yang hadir ditengah-tengah masyarakat, setelah empat bagian diatas menyoal rencana pemerintah untuk mendongkrak pemasukan APBN, ini Menkopolhukam, malah membuat-buat rencana pengeluaran (budget spending) yang tidak perlu! Struktur baru berbentuk Badan yang tergolong kepada Lembaga Non Kementerian Negara tentu dalam logika sederhana akan berdampak pada menambahnya biaya birokrasi yang dibebankan dalam APBN. Padahal ruang fiskal APBN 2017 tidaklah leluasa, bahkan defisit.

Lagipula, dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional; penanganan konflik, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila, merupakan Urusan Pemerintahan Umum yang menurut Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang pelaksanaannya di daerah dilimpahkan kepada Gubernur, Bupati, Walikota, dan Camat, serta ditunjang dengan keberadaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang pelaksanaannya juga dibiayai APBN[23].

Apakah pembuatan Dewan Kerukunan Nasional ini karena Urusan Pemerintahan Umum yang seharusnya dilaksanakan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan didekonsentrasikan kepada Gubernur, Bupati, Walikota, Camat serta ditunjang oleh Forkopimda ini tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang? Ataukah karena Menkopolhukam Wiranto tidak mengerti bahwa ada Undang-Undang yang menyatakan hal tersebut? Ataukah memang suka belanja supaya terlihat kerja?

MENGHIMBAU

Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang kami hormati, untuk berhenti secara serampangan mengelola Indonesia. Sebaliknya, senantiasa hadir sebagai solusi dalam berbagai permasalahan yang ada di negeri ini, bukan malah memperkeruh suasana.. Terkait surat terbuka ini, kami berharap Bapak Presiden bersedia untuk memberikan keterangan tanggapan, sebuah jaminan koreksi kebijakan/tindakan, kepastian yang menyejukan bagi rakyat Indonesia, bahwa Presiden, sekaligus Kepala Negara, dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia masih dan tetap akan berpihak kepada rakyat dan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil.

Apabila dalam waktu 90 hari tidak ada tanggapan serius, atau keterangan yang berarti, maka kami akan melakukan aksi, mobilisasi massa kepada Gedung DPR/MPR-RI supaya Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar Sidang Istimewa untuk meminta Pertanggungjawaban Bapak selaku Presiden/Kepala Negara/Kepala Pemerintahan atas tindakan-tindakan Pemerintahan yang Bapak pimpin, yang tidak sesuai dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Bapak, dan beserta keluarga sehat selalu, doa kami menyertai supaya senantiasa diberikan petunjuk dan kekuatan oleh Tuhan.

Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater!
Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Muhammad Mahardhika Zein
Presiden Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung
Koordinator Isu Energi Aliansi BEM Seluruh Indonesia

Narahubung: Iqbal (08562014948)

Referensi
[1] Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
[2] Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
[3]”BBM Naik Rp 300 mulai 5 Januari 2017” [Dalam Jaringan] tersedia di: http://energyworld.co.id/2017/01/05/inilah-kado-2017-bbm-naik-rp300-mulai-5-januari-2017/ (diakses pada: Jum’at 6 Januari 2017)
[4]”Mulai Hari Ini Harga BBM Pertamina Naik” [Dalam Jaringan] tersedia di: http://otomotif.kompas.com/read/2017/01/05/131429115/mulai.hari.ini.harga.bbm.pertamina.naik (diakses pada: Jum’at 6 Januari 2017)
[5]Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 Mahkamah Konstitusi RI tentang Pengujian UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945
[8]Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
[9] “Jonan Arcandra kirim Surat ke Darmin soal Kebijakan Hilirisasi Mineral” https://finance.detik.com/energi/d-3388989/jonan-arcandra-kirim-surat-ke-darmin-soal-kebijakan-hilirisasi-mineral
[10] Renstra Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 2015-2019
[11] Data Badan Geologi mengenai Sumber Daya dan Cadangan Mineral (2014)
[17]Pimpinan DPR minta Menkeu Pikirkan kembali Kenaikan Biaya STNK dan BPKB http://www.teropongsenayan.com/55120-pimpinan-dpr-minta-menkeu-pikirkan-kembali-kenaikan-biaya-stnk-bpkb
[19]Menko Darmin: Presiden minta Biaya Urus STNK BPKB tak Naik Tinggi http://bisnis.liputan6.com/read/2743801/menko-darmin-presiden-minta-biaya-urus-stnk-bpkb-tak-naik-tinggi
[20]Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
[21]Nota Keuangan RAPBN 2017. Kementerian Keuangan (2016)
[23]Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah